Kronologis  Tolak Usulan Jalan Tambang di Hutan  Harapan :

Hutan Harapan merupakan perwakilan dari 20 % hutan tersisa dataran rendah Sumatera.apan forest repr  esents 20 percent of the remaining Sumatran lowland tropical rainforest.  Sebuah willayah dengan keanekaragaman hayati  tinggi  tersebut merupakan rumah bagi sekitar 1.350 spesies termasuk 133 spesies terancam sedunia seperti harimau  Sumatera dan gajah Sumatera. Hutan Harapan  membentang 769 kilometer persegi (300 mil persegi) di provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.

Pada bulan September 2017, sebuah perusahaan jalan tambang, PT Marga Bara Jaya (MBJ) mengajukan proposal kepada pemerintah provinsi untuk membangun jalan sepanjang 88 kilometer (55 mil) untuk mengangkut batubara dari tambang grupnya di kabupaten Musi Ruwas, Sumatra Selatan ke pembangkit listrik di Kabupaten Musi Banyuasin. Jalan itu akan memotong Hutan Harapan atau melalui konsesi Restorasi Ekosistem PT. REKI.

Usulan Jalan batubara yang pertama kali diusulkan oleh PT MBJ melalui Hutan Harapan pada September 2017 sepanjang  88 Km di mana sekitar 31,8 km melalui konsesi PT REKI “Hutan Harapan”. Setelah serangkaian kampanye yang dilakukan oleh PT REKI, Burung dan koalisi LSM anti perusakan hutan alam di  Sumatera Selatan dan Jambi, jalan batubara yang diusulkan  PT MBJ berubah trasenya ke dekat perbatasan Hutan Harapan, tetapi masih melalui Hutan Harapan dengan sekitar 38,9 Km di bagian selatan Hutan Harapan. . Perhitungan awal untuk usulan jalan batubara oleh PT MBJ menunjukkan bahwa jalan tersebut akan berdampak pada sekitar 3.417 ha Hutan Harapan (jika efek tepi hutan 500 m) atau 6.347 ha jika tepi hutan berpengaruh 1.000 meter, sehingga sangat merusak integritas ekologis Hutan Harapan.

Sebuah koalisi anti perusakan hutan alam organisasi masyarakat sipil Jambi dan Sumatra Selatan secara konsisten menolak jalan tersebut, menyerukan perhatian pada dampak negatif jalan tersebut terhadap ekologi hutan seperti; deforestasi, fragmentasi hutan dan gangguan habitat satwa liar dan kebakaran hutan.

Jalan yang diusulkan juga akan merusak mata pencaharian 218 keluarga masyarakat adat Batin Sembilan yang tinggal di Hutan Harapan dan masih bergantung pada sumber daya hutan.

PT REKI secara konsisten menolak permohonan jalan tambang oleh PT MBJ dan tetap mendorong agar penggunaan menggunakan jalan yanga da saat ini dan alternative di luara Hutan Harapan. Sebanyak tiga kali penilaian ANDAL yang difasilitasi KLHK (Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Dirjen Penataan Kehutanan dan Tata Lingkungan. Rapat Komini  Pusat Penilai AMDAL yang ketiga (terakhir) dilakukan pada 2 Juli 2019 dengan merekomendasikan dua opsi yaitu melalui hutan Harapan dengan total panjang 38,9 km dan opsi 2 yang dari luar Hutan Harapan.

Pada 8 Agustus 2019 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya agar jalan melalui Hutan Harapan (opsi 2) disetujui.

 Kronologis peristiwa dalam kampanye menentang jalan truk batubara adalah sebagai berikut:

 

  • Pada tahun 2013: PT Musi Mitra Jaya (MMJ) mengusulkan untuk membangun jalan angkutan truk batubara melalui Hutan Harapan. PT MMJ adalah bagian dari PT Atlas Resources Tbk (Atlas Group). Usulan jalan tambang ini ditolak oleh KLHK.
  • Pada tanggal 8 Februari 2017: CV Mulya Jaya Utama (kontraktor jalan) mengajukan permohonan izin survei kereta api jalan / batubara yang akan melewati PT Reki. Jalan yang diusulkan akan membagi wilayah Hutan Harapan di Jambi dan Sumatra Selatan (Surat No. 21 / MJU / II / 2017).
  • Pada 16 Februari 2017: PT Reki menolakusulan CV Mulya Jaya Utama.
  • Pada tanggal 27 Februari 2017: PT Triaryani meminta izin untuk melakukan survei untuk angkutan truk batubara di PT Reki sebagai kelanjutan dari surat CV Mulya Jaya Utama (Surat No. 023 / TR / II / 2017).
  • Pada tanggal 29 Maret 2017: PT Reki menolak permintaan PT Triaryani untuk melakukan survei (Surat No. 049 / REKI-JB-SS / III / 2017).
  • Pada tanggal 12 Juli 2017: PT Triaryani mengajukan rekomendasi penggunaan jalan untuk jalur transportasi batubata khusus di mana sebagia lokasi melalui Hutan Harapan (Surat No. 077 / TR / VII / 2017).
  • Pada tanggal 14 September 2017: PT Triaryani mengajukan  permohonan revisi kepada Gubernur Sumatera Selatan, sehingga rekomendasi dibuat atas nama PT MBJ (surat No. 101 / TR / IX / 2017).
  • Pada tanggal 26 Oktober 2017: Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan rekomendasi untuk jalur jalng angkut khusus batubara kepada PT MBJ (Surat No: 522/2592 / Dishut / 2017). di mana sebagian areal masuk di kawasan Hutan Harapan.
  • Pada tanggal 13 Desember 2017: Kantor Kehutanan Provinsi Jambi mengajukan surat kepada Direktur Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) yang meminta penjelasan untuk PT MBJ mengenai izin pinjam pakai dan penggunaan melalui PT Reki (No. S.5290.A / Dishut-2.2 / XII / 2017).
  • Pada tanggal 23 Desember 2017: Koalisi Masyarakat Sipil Jambi, yang terdiri dari 9 (sembilan) LSM : KKI Warsi, Walhi, Asosiasi Gita Buana, Mitra Aksi, Walestra, YLBHL, Pinang Sebatang, Yayasan Keadilan Rakyat, dan Forum Harimau Kita mengeluarkan Posisi Kertas dan mengadakan konferensi pers menolak jalan melalui Hutan Dataran Rendah tersisa Sumatera-Hutan Harapan. Kegiatan ini diliput oleh Kompas, Antara, IMCNews.com, Jamberita.com, kajanglako.com, serujambi.com.
  • Pada tanggal 18 Desember 2018: Masyarakat Adat Batin Sembilan, diwakili oleh Ibu Tuguh memberikan surat kepada Presiden Jokowi dan Menteri Kehutanan-Siti Nurbaya yang meminta agar jalan truk batubara melalui Hutan Harapan tidak disetujui.
  • Pada tanggal 21 Mei 2018: Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi di KLHK mengeluarkan surat rekomendasi S.73 / LITBANG / P3H / PLA.0 / 5/2018 tentang Studi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Logistik (Batubara) di areal PT Reki di provinsi Sumsel dan Jambi. Surat ini sebagai tanggapan atas permintaan Direktur Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Tata Kelola Lingkungan (No.S.406 / PKTL / Ren / PK.0 / 4/2018).
  • Pada tanggal 21 Juni 2018: Direktur Jenderal Planologi dan Lingkungan KLHK mengeluarkan surat tentang Penjelasan Permohonan Rekomendasi tentang Penggunaan Hutan untuk pembangunan jalur logistik (pengangkutan batubara) atas nama PT MBJ dalam konsesi area PT Reki di Provinsi Jambi ke Dinas Kehutanan Jambi (No. S.694 / PKTL / Plan.0 / 6/2018).
  • Pada tanggal 25 Juli 2018: Dinas Kehutanan Jambi mengeluarkan Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan dalam Konteks Permohonan untuk Meminjam dan menggunakan Izin di kawasan hutan (IPPKH) untuk jalan transportasi batubara oleh PT MBJ di kabupaten Batanghari Provinsi Jambi (area PT Reki) kepada Gubernur Jambi (Surat No. S.4181 / dishut-2.2 / VII / 2018).
  • Pada tanggal 16 Oktober 2018: Kampanye penyadaran publik dilakukan terkait pembukaan jalan angkut tambang batubara di Kecamatan Bajubang yang dihadiri oleh para kepala desa dan kepala dusun di Kabupaten Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi.
  • Pada tanggal 23 Februari 2019: Pertemuan AMDAL di KLHK. Sekitar 70 orang hadir termasuk LSM dari Sumatera Selatan dan Jambi. Posisi LSM adalah menolak jalan tambang yang diusulkan PT MBJ melalaui Hutan dataran rendah tersisa sumatera – Hutan Harapan. Di akhir pertemuan, Direktur AMDAL di KLHK merekomendasikan agar rute jalan tidak melalui Hutan Harapan. Perusahaan, bagaimanapun, masih bersiteguh dan berikukuh agar usulan jalan tambang bisa melalui Hutan Harapan. Sejak pertemuan tersebut, KLHK telah merekomendasikan agar jalan batu bara melewati perbatasan Hutan Harapan. KLHK mengusulkan agar AMDAL diperbarui dengan mengusulkan rute yang di luar Hutan Harapan dan diberi waktu 30 hari.
  • Pada tanggal 27 Maret 2019; dilakukan meeting AMDAL di Palembnag, sebanyak 34 NGO dan perhimpunan mahasiswa melakukan demonstrasi menolak jalan tambang PT MBJ melalui Hutan Harapan. Tim penilai Komisi Amdal Pusat dapat melanjutkan pertemuannya jika telah menyepakati permohonan para demonstran. Sebanyak 8 perwakilan NGO ditambaha aktifis memberikan surat penolakan dan diterima oleh Direktur Pencegahan dampak Lingkungan-dirjen PKTL-KLHK.
  • Pada tanggal 10 April 2019: Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Selatan, yang terdiri dari 11 LSM (Haki, LBH Palembang, Serikat Hijau Indonesia, Jaringan Masyarakat Gambut Sumsel, PINUS Sumsel, Lingkar Hijau, Solidaritas Perempuan, Perhimpunan Tanah dan Air (PETA), Yayasan Koala Merdeka, Yayasan Depati dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Sumatra Selatan)), mengadakan diskusi dan konferensi pers yang menolak jalan melalui Hutan Harapan. Diskusi ini juga dihadiri oleh 20 jurnalis dan diterbitkan oleh Koranindonesia.id, Fornews.co, swarnanews.co.id dan sinarsumsel.com.
  • Pada tanggal 12 April 2019: PT MBJ mengirim surat ke Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dan Jambi untuk meminta rekomendasi surat baru dengan rute baru. Rute baru mengusulkan rute baru yang dekat dengan Hutan Harapan dengan hampir mirip dengan opsi 2.
  • Pada tanggal 15 April 2019: Koalisi LSM yang dijadwalkan bertemu dengan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan-Sekretaris AMDAL di KLHK dibatalkan.
  • Pada tanggal 12 April 2019: PT MBJ mengirim surat ke Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dan Jambi untuk meminta rekomendasi surat pertimbangan dengan rute baru. Rute baru mengusulkan yang dekat dengan Hutan Harapan dengan hampir mirip dengan opsi 2.
  • Pada tanggal 15 April 2019: Koalisi LSM yang dijadwalkan bertemu dengan Direktur AMDAL di KLHK dibatalkan.
  • Pada tanggal 2 Juli 2019: pertemuan Penilai Komisi AMDAL Pusat mealakukan penilaian ANDAL lanjutan yang diadakan di Gedung Rimbawan II- Direktur AMDAL merekomendasikan opsi 2 (melalui Hutan Harapan) dan opsi 3 (di luar Hutan Harapan) ke Menteri KLHK. Para peserta terbagi dua dalam mengusulkan opsi-opsi itu. Direktur AMDAL akan merekomendasikan opsi 2 atau 3 keapda Menteri untuk memeutuskannya.
  • Pada tanggal 9 Agustus 2019: PT Reki mengirim surat kepada Menteri Ibu Siti Nurbaya meminta agar rencana jalan tambang PT MBJ menghindari Hutan Harapan.
  • Pada tanggal 10 Agustus 2019: PT REKI memulai kampanye publik, surat penolakan atas jalan batubara yang diusulkan melalui Hutan Harapan dari Pro Fauna telah dikirimkan kepada Menteri. Koalisi LSM di Sumatra Selatan dan Jambi akan mendukung, demikian juga LSM internasional.