Berdasarkan hasil rapat komisi penilai AMDAL pusat yang  ketiga terkait usulan Jalan Tambang PT MBJ pada tanggal 2 Juli 2019 di Ruang Rimbawan 2, Gedung Manggala Wana Bhakti –KLHK, merekomendasikan alternatif trase jalan 2 dan 3 ke Ibu Menteri Kehutanan untuk memutuskannya (berita rapat amdal terlampir). Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha peserta memutuskan trase jalan alternatif 2 atau 3  dikarenakan sebagian peserta rapat merekomendasikan trase jalan alternatif 2 dan sebagian lagi alternatif 3.

Berikut disajikan Peta Usulan Jalan Tambang PT MBJ dari trase jalan alternatif 1, 2 dan 3 :

Tabel 1. Trase Jalan tambang alternatif 2 dan 3 dan dampak pembukaan areal/hutan di Konsesi PT REKI ( Hutan Harapan). 

  1. Rapat Komisi AMDAL di Palembang tanggal 27 Maret 2019

Pada rapat komisi AMDAL Pusat di Palembang tanggal 27 Maret 2019, PT MBJ mengusulkan jalan alternative –trase 2 yang mengarah ke batas konsesi PT.REKI sebagai berikut:

Usulan jalan tambang PT MBJ pada trase jalan  2 ini sudah mendekati batas PT REKI. Setelah dihitung areal  Hutan Harapan  yang akan terokupasi akibat usulan trase jalan 2 ini adalah seluas 5.953 dengan asusmsi efek tepi hutan yang rusak sekitar 500 m ke  arah atas.  Kalau dampak kerusakan-efektepinya  hingga 1 Km ke arah atas, luasan areal yang akan terokupasi akan lebih luas lagi.

Beberapa perubahan signifikan usulan PT MBJ adalah wilayah Timur Hutan Harapan. Berikut saya gambarkan perubahan usulan jalan tambang PT MBJ  dari trase jalan 1 ke usulan trase jalan 2 dapat dilihat apda peta 2.

Usulan jalan alternative 2 ini ditolak oleh masyoritas peserta rapat dikarenakan akan bedampak luas terhadap fragmentasi hutan dataran rendah sumatera tersisa, biodiversity, perambahan baru dan permasalahan social lainnya.  Penolakan dari masyarakat sispil cukup kuat dan dilakukan demonstrasi oelh 34 anggota LSM. Penolakan oleh mayoritas peserta ini tertuang dalam Berita Acara AMDAL pada tanggal 29 Maret 2019 di Palembang poin 2 a. tertulis: “ mengingat penolakan mayoritas peserta rapat, berpotensi meningkatkan konflik social budaya dan adanya potensi gangguan ekologi, maka pemrakarsa diminta untuk  merubah jalur trace yang tidak melaewati Hutan Harapan atau dengan meningkatkan dan mengoptimalkan rute jalur eksisting yang ada.

Setelah lebih dari satu bulan PT MBJ merevisi dkumen AMDAL dan Komisi penilai AMDAL Pusat melakukan rapat Amdal yang ketiga tanggal 2 Juli 2019 di gedung Manggala Wana Bhakti -Jakarta.

  1. Rapat Komisi Penilai Amdal Pusat ke tiga , 2 Juli 2019 di Rimbawan 2, Gedung Manggala Wana Bhakti- Jakarta

Pada rapat AMDAL ketiga ini, PT MBJ mengusulkan jalan khusus tidak hanya untuk mengangkut jalan tambang, tetapi juga hasil kebun dan hasil hutan. Ada perubahan peruntukan dari usulan pertama dan kedua.  Walaupun dalam undangan Rapat komisi penilai AMDAL Pusat menyebutkan akan membahas jalan trase 3, namun dalam presentasi PT MBJ masih menjelaskan jalan trase 1-3 seperti pada peta berikut:

Keterangan:

  • Trase Jalan (alternative 1): wilayah Sumsel dan Jambi, masuk Hutan Harapan : 31,9 Km dari 88 KM akan mengfragmentasi keutuhan Hutan Harapan lebar jalan 60M
  • Trase Jalan (alternative 2): wilayah Sumsel dan Jambi, masuk Hutan Harapan: 38,9 KM dari 92 KM dengan hutan yang akan dibuka sekitar 5.953 ha lebar jalan 60M
  • Trase Jalan ( alternative 3): wilayah sumsel saja sepanjang 96 KM: tidak ada masuk wilayah REKI.

Jalur 1 dan 2 membelah kawasan Hutan Harapan, sementara jalur 3 berada di luar Hutan Harapan, namun di beberapa titik, usulan trase jalan 3  hanya berjarak di bawah 500 meter dari Hutan Harapan.

Presentasi dan Komitment perusahaan:

Perusahan masih menawarkan ketiga tase jalan 1-3. Namun lebih menekankan dua trase yaitu:

Jalur alternative 2: akan bekerjasama dengan para pihak termasuk PT REKI untuk pengasawan jalan, membuat pagar, dan pengelolaan biodiversity di Hutan Harapan.

Jalur alternative 3: karena areal hutan sudah HTI/tidak bagus, biodiversity rendah, tidak ada kewajiban PT MBJ  dalam pengamanan secara ekologi dan social. Namun berkomitmen membuat koridor biologi untuk gajah dan harimau.

Dari peta MBJ diata, PT. REKI me-layout ketiga usulan trase jalan tersebut ke konsesi PT REKI (peta 4)

Peta 4. Peta alternative jalan 1, 2 dan 3 setelah dilayout dengan konsesi PT REKI :

2.1 Situasi rapat

  • Rapat dihadiri banyak pihak (±70 peserta) dari unsur pemda teramsuk camat, pemrov, KLHK, LSM, dan Masyarakat. Dalam rapat usulan para peserta sebagian merekomendasikan trase jalan (alternative 2), dan sebagian lagi trase jalan (alternatif 3).
  • Pada umumnya pemda, camat dan masyarakat mengusulkan alterntif 2. Sepertinya ada scenario dari perusahaan terkait pemda, camat dan masyarakat untuk memilih alternative 2.
  • Sementara dari BKSDA dan pemprov. Jambi dan Susmel (kecuali dinas lingkungan hidup Jambi dan Sumsel) beserta LSM mengusulkan alternative 3.
  • Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha KLHK, agak condong memfasilitasi alternative 2, walaupun LSM telah menolaknya sehubungan dengan hasil Komisi penilai AMDAL Pusat tanggal 27 maret 2019 untuk mengusulkan PT MBJ membuat trase jalan (alternative jalan diluar HH).

2.2 Hasil Rapat.

  • Semua peserta sepakat menolak alternative jalan 1.
  • Direktur Pencegahan dampak lingkungan usaha sebagai pimpinan rapat tidak berani memutuskan jalan alternative 2 dan 3 dengan alasan, peserta terbagi dua.
  • Pimpinan rapat mengatakan ini rapat AMDAL terakhir dan akan melaporkan ke Menteri dan memberi keputusan kepada Menteri KLHK. Menteri akan memutuskan  trase jalan (alternative jalan 2) atau alternative 3 berdasarkan rapat dengan pejabat eselon 1 terkait.
  • Peserta mengusulkan Dirjen PHPL memfasiltiasi pertemuan antara PT REKI dan PT MBJ untuk mencari solusi sebelum Menteri memutuskan.
  • Antusiasme pemda, Camat dan masyarakat mendorong alternative 2, dengan Harapan masalah abu/kebisingan bisa terhindar, ganti rugi lahan dan manfaat jalan untuk mengangkut hasil hutan.
  • Ada usulan dari peserta untuk buat trase jalan 2,5 dari para pihak yang hadir untuk mencari solusi.
  • Detail hasil rapat dapat dilihat pada Berita Acara Amdal ( terlampir).

 

1.      Analisis Usulan jalan Tambang PT MBJ

Terlihat kecenderungan PT MBJ untuk mendapatkan persetujuan trase jalan (alternative 2) dikarenakan pada jalur 3 harus menambah bangunan jembatan 1 buah, areal bergelombang, dan sebagian masuk ke areal APL (banyak konflik dengan masyarakat), ada indikasi beluma da kesepakatan dengan PT SBB.

 

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha tidak tegas dalam meminta perusahaan juga bertanggung jawab terhadap permasalahan ekologi karena ada beberapa titik jalan berdekatan dengan PT REKI, pada usulan trase jalan alternative 3.

 

Indikasi PT MBJ akan mendapatkan IPPKH jalan khusus sebelum Menteri Siti Nurbaya lengser.

 

Indikasi dari teman LSM, Menteri KLHK tidak akan mempermasalahkan usulan trase jalan alternative 2, karena sudah dianggap KLHK mengalah.

Pilihan dilematis bagi Hutan Harapan:

  • Jika trase jalan alternative 2 yang dipilih menteri,  maka Dana KFW akan  disetop yang berdampak pada operasional PT REKI. PT REKI masih dapat mem- PTUN IPPKH tersebut dan perjuangan akan melelahkan.
  • Jika trase jalan alternative 3 yang dipilih menteri,  secara perjuangan akan baik dan dana KFW tetap berjalan. Namun permasalahan buat HH semakin tinggi karena beberapa titik berdekatan dengan konsesi REKI, akses baru terbuka yang mengakibatkan banyak pendatang dan perambahan, kegiatan illegal logging semakin tinggi dan kerusakan hutan lebih besar. PT. REKI akan mendapakan masalah baru dan keuntungan tidak ada.
  • Usulan trase jalan alternative 2.5 dari peserta meeting cukup menarik untuk dikaji.
  • Jika dilakukan, harus ada Pemeritnah ( Menteri dan Gubernur/Kadishut) dalam kesepakatan-kesepakatan.

2.      Tindak lanjut

  • Melakukan lobby tingkat tinggi, untuk meminta Menteri menyetujui jalan alternative 3 tapi PT MBJ juga memastikan usulan jalan alternative 3 secara ekologi dan pengamanan sosial.
  • Mendapatkan dukungan internasional untuk mendesak Menteri KLHK memilih alternative 3, namun berdampak pada relasi memburuk KLHK-PT REKI.
  • Melakukan lobby ke Menteri dan PT MBJ, untuk mencari alternative lain yang saling menguntungkan: misal melalui batas REKI terutama diareal yang terokupasi, memagar areal ke PT REKI, perusahaan membayar areal yang dibuka untuk jalan dan membayar biaya per truk.
  • Mendapatkan Arahan dari Board of Mangement PT REKI