Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Luluk Nur Amidah, anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB menyampaikan bahwa izin yang diberikan untuk jalan tambang yang melintasi dan membelah hutan harapan harus dipertimbangan lagi sementara jalur-jalur lain yang berada di pinggiran hutan harapan sangat memungkinkan untuk diberikan izin. Karena izin yang diberikan mengacam keanekaragaman hayati didalam seperti harimau, gajah dan masyarakat adat setempat yang lebih kurang 400an KK.

Beliau bersama masyarakat sipil (NGO, komunitas Pemerhati Hutan Harapan) mengusulkan kepada Ketua Komisi IV agar diberikan kesempatan RDPU agar biasa menyampaikan permasalahannya secara detail.